• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Berita Terbaru

Dandapala

MAJALAH DANDAPALA EDISI TAHUN 2017 Berikut adalah Soft Copy majalah DANDAPALA untuk tahun 2017. Silahkan buka link-link di bawah ini di browser anda untuk membaca dan/atau men-download edisi-edisi m...


Selengkapnya...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadi...


Selengkapnya...

Pembenahan Ruang Arsip PN Pangkalpinang

ngkalpinang, Jumat, 22 September 2017, Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari ini melakukan pembenahan dan merapikan 2 ruang arsip, demi menjaga kebersihan dan kerapian arsip-arsip berkas agar bisa...


Selengkapnya...

INDEPENDENSI HAKIM TIDAK DAPAT DIINTERVENSI

Jakarta – Humas, Senin 2 Oktober 2017. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS. Pada dasarnya semua pertanyaan yang disampaikan dari semua rekan media...


Selengkapnya...

01_maklumat_KMA_IX_2017

MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA


Selengkapnya...

LOKASI DAN ALAMAT TEMPAT PELAKSANAAAN SELEKSI KOMPOTENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN...

Jakarta-Humas, Memperhatikan Pengumuman PAnitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggran 2017 Nomor: 9/Pansel/MA/09/2017 Tanggal 28 September 2017, bersama ini dibe...


Selengkapnya...

 

f2

Rabu,8 September 2016, Pukul 08.30 WIB. Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang  dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah SWT kemudian Rapat dipimpin oleh Ibu. Agustini, S.Kom. selaku Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Pangkalpinang  dengan uraian sebagai berikut :

RENSTRA atau Rencana Strategi menentukan kemana sebuah organisasi akan berjalan dalam kurun waktu 1-5 Tahun kedepan, bagaimana bisa mencapai dan bagaimana mengetahuinya kalau sudah tercapai atau belum. RENSTRA juga membahas apa yang kita lakukan, kepada siapa kita melakukan dan bagaimana untuk menjadi unggul.

Hasil reviu terhadap Renstra Pengadilan Negeri Pangkalpinang 2015-2019 adalah dengan dirubahnya / ditambahkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat, terwujudnya Manajemen Sistem Informasi yang menunjang sistem Peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel, terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Kinerja aparat Peradilan yang berintegritas secara optimal, terwujudnya trasparansi pengelolaan SDM, meningkatnya pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdahulu (lama) adalah meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan aksepbilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice),meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,meningkatnya kualitas pengawasan.

Adanya perubahan / penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut untuk menyesuaikan dengan Reviu Renstra Mahkamah Agung RI 2015-2019.Hal penting yang harus dipahami bahwa orintasi akuntabilitas kinerja tidak lagi sekedar berapa dana yang telah dan akan dihabiskan, tetapi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode perencanaan.  

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 
  6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 
  7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 
  8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. 

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.SAKIPatau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, sistem akuntabilitas kinerja dimulai dari Rencana Strategis - Rencana Kinerja Tahunan - Rencana Kerja dan Anggaran - Penetapan kinerja - Kinerja aktual - Laporan Kinerja. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dalam penerapan dan pembuatannya di perlukan komitmen pimpinan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi juga mendorong kesadaran seluruh pegawai dan pejabat akan pentingnya budaya kinerja. Melalui pentingnya budaya kinerja ini, diharapkan keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

 

               f1      f3

 

Demikian uraian dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tentang Sosialisasi Renstra, RKT, IKU, RENJA, LKjIP, SAKIP.Setelah dianggap cukup maka rapat ditutup oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan bacaan hamdalah.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas