• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, bertempat di Ruang Sidang Garuda, Bapak Setyanto Hermawan, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang melantik 3 (tiga) Panitera Muda baru, yaitu:

  1. NURLENA dari jabatan lama Panitera Muda Hukum menjadi Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  2. YULIA ROZA, S.H. dari jabatan lama Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Panitera Muda Hukum;
  3. ATMAWIYANTI, S.H. dari jabatan lama Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Pembacaan Sumpah  Ttd BAS WKPN

Acara tersebut dihadiri oleh para Hakim, para Pegawai dan Pegawai Honorer Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Acara tersebut diisi antara lain dengan Pembacaan Surat Keputusan oleh Juli Isnadi, S.H., dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan, penandatanganan berita acara dan Pakta Integritas, sambutan Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, pembacaan doa, dan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik oleh para hadirin.

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas