• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 MG 0056

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Berita Terbaru

HUT Mahkamah Agung RI ke-72

Pangkalpinang (19/8/2017), Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI ke-72, yang merupakan hari bersejarah bagi Mahkamah Agung RI dan seluruh Badan Peradilan di bawahny...


Selengkapnya...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadi...


Selengkapnya...

Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Konstitusi Dari Unsur Mahkama...

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Tahun 2014 dari unsur Mahkamah Agung R.I diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adalah tangga...


Selengkapnya...

Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70

pangkalpinang, 17 Agustus 2015. MERDEKA.... Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 berlangsung tertib dan khidmat di halaman gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Wakil Ke...


Selengkapnya...

HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-72

Pangkalpinang (17/08/2017), Hari Kamis Jam 07.00 WIB Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengadakan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-...


Selengkapnya...

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Diperpanjang Hingga 7 November 2014

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi Tahap VI Tahun 2014 diperpanjang sampai dengan 7 November 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adala...


Selengkapnya...

PENGUMUMAN

PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX

NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
  9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
  10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
  11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
  12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
  13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
  14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

  1. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
  2. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
  3. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
  5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
  6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian;
  7. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.6000;
  8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad HO di atas kertas bermeterai RP. 6.000,00;
  9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00;
  10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim d Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai RP. 6.000,00;
  12. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
  13. Fotokopi KTP;
  14. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
  15. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
  16. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah tulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :

  1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d o).

  2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup wama cokelat polos diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.

    • Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN

    • Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PT

    • Lamaran sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 26 Mei 2017.

  3. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website www.mahkamahagung.go.id , kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, bawas.mahkamahagung.go.id, badilum.mahkamahagung.go.id, badilag.mahkamahagung.go.id dan ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id setelah tanggal 15 Juni 2017.

  4. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.

Ketua,

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar,SH., LLM.

Sekretaris

Ttd

Roki Panjaitan


 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas