• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

PEMBERIAN BDBS DHARMAYUKTI KARINI

CABANG KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017

 

Pangkalpinang (20-10-2017), bertempat di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Dharmayukti Karini Cabang Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan penyerahan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Tahun 2017 yang bertema "Dengan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mengantarkan Putra Putri Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Menjadi Generasi Yang Berkualitas".

Acara tersebut diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bapak Surono, S.H., M.H., Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) dari Dharmayukti Karini adalah suatu bentuk perhatian dan motivasi kita terhadap anak-anak keluarga besar PN Pangkalpinang dan PA Pangkalpinang. BDBS ini diberikan setiap tahunnya kepada Tenaga Honorer dan Pegawai Negeri Sipil terutama Gol.II

 

 

pada kegiatan ini BDBS diberikan kepada 4 siswa sekolah dasar (SD), 3 siswa sekolah menengah pertama (SMP), 2 siswa sekolah menengah atas (SMA).

 

acara dilanjutkan dengan foto bersama dan pembagian doorprize.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas