• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

(Pangkalpinang), Hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Bapak H. WIDIONO, S.H., M.H. mengambil sumpah dan melantik Bapak I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Sebelum bertugas di PN Pangkalpinang, Bapak I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H. menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tuban.

 

 

 

 

 

 

Acara tersebut dihadiri oleh Hakim dan Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris dan karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Hakim dan Pejabat Struktural dan Fungisonal serta Karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

seluruh urutan kegiatan pelantikan ketua pengadilan negeri pangkalpinang dilaksanakan dengan tertib.

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas