• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan pelaksaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan, agar terpenuhi prinsip-prinsip Pengadaan yang efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

  1. Untuk  menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan,  maka   pelaksanaan tersebut masuk dalam kategori Jasa Konsultansi  (Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang  membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)).
  2. Metode pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan:
  • Pengadaan yang   bernilai paling tinggi Rp  50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan;
  • Pengadaan yang  bernilai diatas Rp  50.000.000,00  (lima  puluh juta rupiah)  sampai dengan Rp  200.000.000,00  (dua ratus  juta rupiah)  dilaksanakan  oleh Pokja melalui metode seleksi  sederhana;
  • Pengadaan dengan nilai  diatas  Rp 200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi umum.
  1. Pengorganisasian Pengadaan, terdiri dari:

a.   Pembentukan Organisasi Pengadaan dilakukan dengan cara:

  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Teknis  yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan melalui Surat Keputusan Ketua  Pengadilan yang  beranggotakan minimal  3  (tiga)  orang   terdiri dari  petugas pengadilan yang   berada dibagian Kepaniteraan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang  dinyatakan dalam Berita Acara penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  • Bahwa  Tim  Teknis  bekerja secara  sosial  clan tanpa adanya honorarium namun tetap dilandasi rasa tanggung jawab  yang besar  clan penuh kesungguhan;
  • PPK  menyusun  Harga Perkiraan Sendiri   (HPS)  berdasarkan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  PERMA  Nomor 1  Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak  Mampu di Pengadilan;
  • Sekretaris Pengadilan selaku  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Panitia/Pejabat   Penerima   Hasil    Pekerjaan   (PPHP)    yang    bertugas   untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan-Iaporan   yang   wajib   dibuat  oleh Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan dan menerima hasil akhir  pekerjaan.
  1.  PPK dan  Pokja/Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan proses  Pengadaan Penyedia Jasa  Posbakum  Pengadilan  sesuai   dengan peraturan  terkait Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dan  PERMA  Nomor 1  Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
  2. Apabila mengalami kendala dalam proses pelelangan harap menghubungi Arifin Samsurijal (021- 3843348 ext 571),  Ahmad Jauhar (021-3843348 ext 434).  Edi Yuniadi (021-  3843348 ext 405)  dan Danang Santoso  (021-3843348  ext 549).

sumber : www.mahkamahagung.go.id

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas