• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

akreditasiBalikpapan, Pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, 4 (Empat) Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalpinang memenuhi undangan Acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan dari Badan Peradilan Umum di Grand Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada acara tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang menerima secara langsung sertifikat Penjaminan Mutu dengan nilai terakreditasi

“A” (EXCELLENT) dari Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Yang Mulia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH., yang mengalami peningkatan dari nilai tahun lalu yaitu “B” (Baik).

Pada acara yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga meluncurkan aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) yang menindaklanjuti inovasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah disahkan pada 29 Maret 2018 lalu. Walaupun pada saat ini, Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak ikut dalam pengadilan percontohan yang melaksanakan uji coba implementasi e-court, namun, dalam sambutannya Ketua MA dalam sambutannya berharap agar dalam waktu tepat satu tahun sejak peresmian aplikasi e-court ini, maka aplikasi e-court harus sudah bisa diaplikasikan di seluruh pengadilan di Indonesia. Sekaligus menantang kesiapan para pimpinan badan peradilan untuk memenuhi target tersebut yang langsung disambut positif oleh para peserta. Beliau juga meminta agar para direktur jenderal untuk bisa melaporkan hasil uji coba tahap pertama ini dalam waktu 6 bulan.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas