• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 

Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Pangkalpinang,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 07 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri, pada hari Selasa, 17 Juli 2018, Tim Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk melakukan penilaian.

Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH.mensosialisasikan tentang PTSP kepada Ketua dan Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera Muda, Kepala Subbagian dan Para Petugas PTSP. Setelah itu, dipimpin oleh ketua Tim Penilai yaitu NAISYAH KADIR, SH., MH., acara dilanjutkan dengan penilaian, wawancara dengan petugas pada PTSP, dan pengumpulan dokumen.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas