• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 

Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Pangkalpinang (Kamis, 16 Agustus 2018) bertempat di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bapak I Nyoman Wiguna, S.H., M.H. melantik 3 (tiga) Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yaitu:

1. Wahyu Kurniawan, S.H.
2. Eko Pramono, S.H.
3. Jasriandi, S.H.

Acara pelantikan di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan kata pelantikan, penandatanganan Berita Acara Sumpah serta Pakta Integritas.

 

  

Selanjutnya sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menyampaikan selamat datang kepada Hakim yang baru saja dilantik selamat bekerja semoga dapat segera menyesuaikan diri di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan bisa bekerja sama dengan baik. Dengan bertambahnya 3 Hakim Ad Hoc PHI semoga dapat meningkatkan kinerja pemrosesan penanganan perkara PHI.

 

Selamat bergabung di keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan selamat bertugas.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas