• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 

 

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg   Logo e Raterang 

 

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WBK DAN WBBM

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

 

Pangkalpinang (21 Feb 2019) : bertempat di ruang sidang Garud Pengadilan Negeri Pangkalpinang diselenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang, Perwakilan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Perwakilan Walikota Pangkalpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Komandan Distrik Militer 0413 Bangka, Perwakilan Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang, Ketua MUI Kota Pangkalpinang, Kepala BNN Kota Pangkalpinang, Kepala Cabang PT. BRI Pangkalpinang, Ketua PWI Bangka Belitung (yang mewakili).

Penandatanganan Piagam Zona Integritas Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang menegaskan kepada segenap warga Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan Akreditasi yang salah satunya adalah pencanangan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dan juga mengajak unsur Forkopimda Kota Pangkalpinang, Tokoh Agama untuk bekerja sama dalam mewujudkan Zona Integritas ini, karena tanpa dukungan dari unsur Forkopimda Kota Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak dapat menjalankan Zona Integritas tersebut.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas