• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 

Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg 

 

Tepat hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 8.30 Wib, di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Pangkalpinang dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bpk. Drs. Efendi, S.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menggantikan Bpk. Ahyar Parmika S.H., M.H. yang telah pindah tugas ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

  

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Panitera oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, kemudian penanda tanganan Berita Acara Pelantikan dan Pakta Integritas.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua PN Pangkalpinang, seluruh Hakim-Hakim, Karyawan-Karyawati serta Honorer Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Di akhir acara disampaikan pembacaan do’a dan pemberian ucapan selamat oleh para hadirin kepada Bpk. Drs. Efendi, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas