• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 

Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg 

 

 

Pangkalpinang, (23 April 2019), bertempat di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada jam 08.30 WIB telah dilaksanakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pejabat yang dilantik adalah Tri Palupi, S.Kom.

  

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bpk. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H. dan yang menjadi saksi adalah Kepala Sub Bag Ortala Bpk. Suhartono, S.E. dan Kepala Sub Bag Umum & Keuangan Bpk. Sugiyanto, S.E.

Acara dihadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai beserta Honorer Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan berlangsung dengan tertib. Kegiatan pelantikan ditutup dengan pembacaan Do'a dan pemberian ucapan selamat kepada Pejabat yang dilantik.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas