• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 MG 0056

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Berita Terbaru

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadi...


Selengkapnya...

Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Konstitusi Dari Unsur Mahkama...

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Tahun 2014 dari unsur Mahkamah Agung R.I diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adalah tangga...


Selengkapnya...

Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70

pangkalpinang, 17 Agustus 2015. MERDEKA.... Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 berlangsung tertib dan khidmat di halaman gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Wakil Ke...


Selengkapnya...

Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila

Pangkalpinang - Kamis, 1 Juni 2017 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I B. Upacara yang digelar di halaman gedung Pengadilan Negeri Pangkalpi...


Selengkapnya...

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Diperpanjang Hingga 7 November 2014

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi Tahap VI Tahun 2014 diperpanjang sampai dengan 7 November 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adala...


Selengkapnya...

SOSIALISASI RENSTRA, RKT, IKU, RENJA, LKjIP DAN SAKIP

Rabu,8 September 2016, Pukul 08.30 WIB. Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah SWT kemudian Rapat dipimpin oleh Ibu. A...


Selengkapnya...

Jakarta-Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya No. 255A-1/SEK/KU.01/9/2014 tentang Perubahan Atas Pengumuman No. 204-1/SK/KU.01/8/2014  tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014, Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan Wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di unit kerja Mahkamah Agung.

Pendaftaran diakses secara online melalui website panselnas.menpan.go.id, sscn.bkn.go.id dan cpnsonline.mahkamahagung.go.id mulai Rabu, 27 Agustus 2014 s.d Rabu, 10 September 2014 dengan mengisi form yang disediakan (username dan password jangan sampai lupa).

Setelah melakukan Registrasi Online dan mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrasi Online, Peserta harus menyiapkan berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Mahakamah Agung R.I Tahun Anggaran 2014 melalui POS dengan PO BOX 2999 JKP 10029 paling lambat tanggal 10 September Cap Pos.

NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam suratnya (file PDF) dalam lampiran dibawah ini.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas