• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Jakarta - Humas, Senin 2 Oktober 2017. Bersama ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim (CAKIM) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI TA 2017. Nomor : 09/Pansel/MA/09/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Lokasi dan Alamat Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017. Yang di tujukan Kepada para Pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)  

Untuk lebih jelasnya para pelamar diminta untuk membuka surat dan lampirannya pada Pengumuman ini, yang selengkapnya sebagai berikut :

 

(adm_PN_Pkp)

 

Attachments:
Download this file (Surat_Pansel_dan_Lampiran_Cakim.pdf)Surat_Pansel_dan_Lampiran_Cakim[ ]1002 kB

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas