• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 

Foto Bersama PN Pgp

 

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Pangkalpinang (22-10-2018) : bertempat di ruang rapat lantai 2, keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyaksikan secara langsung Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane Provinsi Sulawesi Utara oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk.  Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. 

 

 

Tepat pada pukul 10.00 WIB, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung resmi menandatangani Prasasti Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru dengan didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Bidang Non Yudisial, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud.

 

  

Sumber : www.youtube.com

Attachments:
Download this file (SK_KMA_200_2018.pdf)SK_KMA_200_2018.pdf[Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan]2798 kB
Download this file (Surat Edaran Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru.pdf)Surat Edaran Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru.pdf[Publikasi Persemian Operasional 85 Pengadilan Baru]366 kB

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas