• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


Foto Bersama

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Berita Terbaru

Dandapala

MAJALAH DANDAPALA EDISI TAHUN 2017 Berikut adalah Soft Copy majalah DANDAPALA untuk tahun 2017. Silahkan buka link-link di bawah ini di browser anda untuk membaca dan/atau men-download edisi-edisi m...


Selengkapnya...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadi...


Selengkapnya...

Pembenahan Ruang Arsip PN Pangkalpinang

ngkalpinang, Jumat, 22 September 2017, Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari ini melakukan pembenahan dan merapikan 2 ruang arsip, demi menjaga kebersihan dan kerapian arsip-arsip berkas agar bisa...


Selengkapnya...

INDEPENDENSI HAKIM TIDAK DAPAT DIINTERVENSI

Jakarta – Humas, Senin 2 Oktober 2017. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS. Pada dasarnya semua pertanyaan yang disampaikan dari semua rekan media...


Selengkapnya...

01_maklumat_KMA_IX_2017

MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA


Selengkapnya...

LOKASI DAN ALAMAT TEMPAT PELAKSANAAAN SELEKSI KOMPOTENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN...

Jakarta-Humas, Memperhatikan Pengumuman PAnitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggran 2017 Nomor: 9/Pansel/MA/09/2017 Tanggal 28 September 2017, bersama ini dibe...


Selengkapnya...

Hasilnya, seluruh pengadilan kini telah memiliki layanan informasi online dimana para pencari keadilan dapat dengan mudah mengaksesnya, dimanapun dan kapanpun.Kesempurnaan layanan ini tetdiri dari berbagai unsur. Selain unsur dukungan teknologi yang baik, juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam melayani publiknya, pengadilan dituntut untuk memiliki tenaga-tenaga humas yang profesional.
Karakteristik pengadilan yang unik, membuat para humas di pengadilan juga unik, misalnya tidak boleh mengomentari putusan. Keunikan karakter di pengadilan inilah yang harus mampu dikemas dengan baik oleh para humas pengadilan. Dilandasi akan kebutuhan tersebut, MA bekerja sama dengan USAID melalui program Change For Justice (C4J) mengadakan pelatihan kehumasan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2013.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keahlian kepada para humas pengadilan dalam memberikan informasi dengan cara terbaik" ungkap kusumastuti selaku perwakilan dari USAID dalam sambutannya.
Sementara menurut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mustofa, SH., MH kegiatan ini membawa manfaat besar bagi para humas. "Kalau humasnya sudah profesional, tentu akan membentuk citra positif pengadilan.".
Citra Pengadilan tak lepas dari peran humas. Humas sebagai pintu gerbang informasi. Humas, memang dituntut untuk senantiasa proaktif dalam melayani publik akan informasi.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas