• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 MG 0056

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Berita Terbaru

HUT Mahkamah Agung RI ke-72

Pangkalpinang (19/8/2017), Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI ke-72, yang merupakan hari bersejarah bagi Mahkamah Agung RI dan seluruh Badan Peradilan di bawahny...


Selengkapnya...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadi...


Selengkapnya...

Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Konstitusi Dari Unsur Mahkama...

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Tahun 2014 dari unsur Mahkamah Agung R.I diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adalah tangga...


Selengkapnya...

Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70

pangkalpinang, 17 Agustus 2015. MERDEKA.... Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 berlangsung tertib dan khidmat di halaman gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Wakil Ke...


Selengkapnya...

HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-72

Pangkalpinang (17/08/2017), Hari Kamis Jam 07.00 WIB Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengadakan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-...


Selengkapnya...

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Diperpanjang Hingga 7 November 2014

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi Tahap VI Tahun 2014 diperpanjang sampai dengan 7 November 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adala...


Selengkapnya...

Hasilnya, seluruh pengadilan kini telah memiliki layanan informasi online dimana para pencari keadilan dapat dengan mudah mengaksesnya, dimanapun dan kapanpun.Kesempurnaan layanan ini tetdiri dari berbagai unsur. Selain unsur dukungan teknologi yang baik, juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam melayani publiknya, pengadilan dituntut untuk memiliki tenaga-tenaga humas yang profesional.
Karakteristik pengadilan yang unik, membuat para humas di pengadilan juga unik, misalnya tidak boleh mengomentari putusan. Keunikan karakter di pengadilan inilah yang harus mampu dikemas dengan baik oleh para humas pengadilan. Dilandasi akan kebutuhan tersebut, MA bekerja sama dengan USAID melalui program Change For Justice (C4J) mengadakan pelatihan kehumasan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2013.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keahlian kepada para humas pengadilan dalam memberikan informasi dengan cara terbaik" ungkap kusumastuti selaku perwakilan dari USAID dalam sambutannya.
Sementara menurut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mustofa, SH., MH kegiatan ini membawa manfaat besar bagi para humas. "Kalau humasnya sudah profesional, tentu akan membentuk citra positif pengadilan.".
Citra Pengadilan tak lepas dari peran humas. Humas sebagai pintu gerbang informasi. Humas, memang dituntut untuk senantiasa proaktif dalam melayani publik akan informasi.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas