• sipp.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang


 MG 0056

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

Logo_EPeg.jpg

 

Berita Terbaru

Pemeriksaan Narkoba Melalui Tes Urine di Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Pangkalpinang, 19 September 2017, Pengadilan Negeri Pangkalpinang berusaha mewujudkan diri sebagai Lembaga Peradilan yang bebas Narkoba, karena itu pada hari selasa (19/9) melaksanakan tes urine bagi ...


Selengkapnya...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadi...


Selengkapnya...

Pembenahan Ruang Arsip PN Pangkalpinang

ngkalpinang, Jumat, 22 September 2017, Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari ini melakukan pembenahan dan merapikan 2 ruang arsip, demi menjaga kebersihan dan kerapian arsip-arsip berkas agar bisa...


Selengkapnya...

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Jakarta – Humas : berdasarkan surat Sekretaris Nomor 862 / SEK / KP. 00. 2 / 09 / 2017 mengenai Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar. Bahwa berkenaan dengan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Da...


Selengkapnya...

Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Konstitusi Dari Unsur Mahkama...

Batas waktu pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Tahun 2014 dari unsur Mahkamah Agung R.I diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2014. Semula batas akhir pendaftaran yang ditetapkan panitia adalah tangga...


Selengkapnya...

01_maklumat_KMA_IX_2017

MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA


Selengkapnya...

HUT RI 2015pangkalpinang, 17 Agustus 2015.

MERDEKA.... Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 berlangsung tertib dan khidmat di halaman gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Bapak Syafrullah Sumar, SH., MH. bertindak selaku inspektur upacara dan petugas upacara dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Tujuh puluh Indonesia Merdeka adalah rahmat tak ternilai dari Allah Yang Maha Kuasa. Kita meyakini sebagaimana para Bapak dan Ibu Bangsa Indonesia meyakini, bahwa Indonesia Merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dengan semangat kemerdekaan RI yang ke 70 mari kita sinergikan visi dan misi Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang agung. Semoga ini akan menjadi pemicu bagi seluruh warga Pengadilan seluruh indonesia dan khususnya sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mencapai hal tersebut.

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas